UNTUK MEMBANGUN PERAN SERTA MENCAPAI WBK PADA SATKER, ASTRI : BANGUN “ENGAGEMENT” DENGAN RESPONDEN

Bagikan ke Media Sosial

Narasumber dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi, Ibu Astri pada Bimbingan Teknis persiapan penilaian  Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2021. Secara virtual yang diikuti Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Bapak, Erwin Priyadi Hamonangan Saragih, SH,.MH bersama para Kasi dan Kasubagbin Selasa, (27/4/2021).

Ibu Astri mengatakan, keseriusan dan niatan satker untuk melakukan perubahan ada beberapa poin penting, dan terkait dengan screening administrasi itu cuma by system saja jadi nilai sekian itulah yang akan masuk ke system, dan ini akan ter screening atau eliminasi secara system jadi misalnya nanti tata laksananya, manajemen itu kurang pasti akan otomatis gugur tidak ada unsur subjektifitas, semua dilakukan by sistem itu yang menjadi catatan untuk screening administrasi.

Tahapan selanjutnya adalah tahapan survey eksternal jika satker ikut serta untuk pengusulan WBK/WBBM dua tahun lalu, sebelum pandemi mungkin di yang ketahui adalah survey itu biasanya diakhir, “dipanggil dulu ke Jakarta, namun pada tahun ini berbeda, survey eksternal melalui online, apa saja yang perlu disiapkan oleh satker dan menjadi perhatian untuk APPID nanti dalam rangka membina teman-teman satker di daerah, pertama berdasarkan PERMENPAN Nomor 10 Tahun 2019 syarat untuk lulus atau tahap selantunya itu adalah nilai survey persepsi anti korupsi minimal adalah 3,6 dari skala besar atau nilai totalnnya 13,5 atau artinya 90%, “kata Ibu Astri Narasumber Kemenpanrb.

Kemudian yang menjadi catatan berikutnya yang menjadi perubahan di PERMENPAN Nomor 10 Tahun 2019  adalah jika dua tahun lalu sebelum berlakunya PERMENPAN 2019 untuk atau WBK selama persepsi antikorupsinya itu 3,6 tapi nilai apresiasi pelayanan mungkin masih dibawah 3,2 itu masih bisa lolos ke tahap selanjutnya tetapi di PERMENPAN Nomor 10 Tahun 2019. Misalnya harus Nilai persepsi antikorupsi  3,6 dan nilai persepsi pelayanan publiknya 3,2 jadi dua unsur tersebut harus terpenuhi.

“kalau ternyata persepsi anti korupsi 3,6 tetapi persepsi pelayanan hanya 3 maka dia juga secara otomatis tidak akan lolos ke tahap berikutnya, atau sebaliknya jika nilai survey persepsinya pelayanan publiknya 3,9 tetapi anti korupsinya 3,4 atau dibawah 3,6 maka dia pun tidak lolos, “katanya lagi.

Dari 100 data responden perwakilan beberapa jenis layanan sesuai ketentuan minimal 30 responden yang menjawab, “belum tentu semuanya mau untuk berpartisipasi sehingga yang perlu ditekankan disini adalah “engagement” muda-mudahan bapak ibu bisa membangun  “engagement” kepada responden untuk meyakinkan, responden yang listnya akan berikan kepada tim penilai bahwa bapak ibu akan menerima link baik itu melalui sms, WA, atau Email yang dikirimkan KEMENPAN RB  sehingga kita berpartisipasi untuk mengisi link responden tersebut, ungkapnya.  (adminsorong)