Pidsus Kejari Sorong Resmi Tahan Sekwan DPRD Teluk Bintuni

Bagikan ke Media Sosial

DA Saat diperiksa Jaksa Pidsus Kejari Sorong, Imam Ramdhoni, SH

Sorong– Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong resmi menahan Sekwan DPRP Teluk Bintuni berinisial DA dalam kasus tindak pidana korupsi pembangunan Asrama Mahasiswa Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Penahanan secara resmi DA untuk 20 hari kedepan dilakasanakan pada Jumat, 15 Maret 2019.

Menurut Kasi Pidsus Kejari Sorong, Indra Thimoty, S.H.,M.H. sebelumnya dilakukan agenda pemeriksaan oleh pihak Kejari adalah memeriksa dua tersangka yakni DA dan DS. “Tapi hanya DA yang ditahan kejaksaan, sedangkan DS tak dilakukan penahanan karena mempertimbangkan faktor kemanusiaan.

“Sebab mengingat yang bersangkutan (DS) mempunyai seorang anak yang masih kecil, disisi lain, suami DS yakni W telah ditahan lebih dulu sehingga tak ada orang yang menjaga anak mereka,” jelas Indra.

Menurut Indra, terkait penahanan, pihaknya selaku jaksa penuntut umum langsung melakukan penahanan terhadap DA selama 20 hari kedepan untuk melengkapi seluruh administrasi sampai ke proses persidangan.

Indra juga mengatakan, Kejari Sorong telah menerima penyerahan dua tersangka dan barang bukti dari pihak penyidik Polres Kota Sorong. “Penyerahan kali ini merupakan lanjutan, dimana sebelumnya telah dilakukan penahanan terhadap dua tersangka lainnya, yakni W dan G dalam kasus yang sama atau satu rangkaian cerita,” jelasnya.

Indra juga menjelasakan, peranan kedua tersangka sehingga pihak Kejari Sorong melakukan penahanan, dimana kala itu DA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap pekerjaan tahun 2010. “Sedangkan tersangka DS merupakan Direktur Perusahaan PT Sinar Cenderawasih yang melaksanakan atau sebagai penyedia barang,” bebernya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP, kata Indra, kerugian negara saat pembangunan Asrama Mahasiswa Kabupaten Teluk Bintuni di Sorong, khusus pada tahun 2010 sebesar Rp 950 juta. “Sedangkan untuk total anggaran pembangunan bertahap dari 2008-2013 keseluruhan Rp16 miliar. Tapi dari hasil penghitungan kerugian Negara, ditemukan total Rp4 miliar,” jelas Indra.

Adapun pasal yang dikenakan kepada tersangka, yakni Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (admin)