PERDATA DAN TUN KEJARI SORONG GELAR RAPAT PEMULIHAN ASET PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT DENGAN WARGA PERUMAHAN 10

Bagikan ke Media Sosial

Kejaksaan Negeri Sorong dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat sepakat untuk menyamakan persepsi tentang pentingnya koordinasi dalam upaya penyelamatan aset negara. Salah satu upaya itu ialah melakukan deteksi dan identifikasi terhadap semua aset yang dikuasai oleh pihak lain secara tidak berhak.

Kejaksaan juga memastikan akan tetap mengedepankan fungsi pencegahan dan pengawasan. Demikian dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Bapak, Erwin Priyadi Hamonangan Saragih, SH.,M.H melalui Kepala Seksi dan Perdata dan Tata Usaha Negara Bapak I Putu Gede Darma Putra, SH diwakili Kasi Pidsus Bapak, Khusnul Fuad, SH Pada rapat pemulihan aset yang dilaksanakan di Aula Kejaksaan Negeri Sorong pada Selasa, (30/3/2021) dengan warga Perumahan 10 Waisai, Kabupaten Raja Ampat.

Terkait aturan hukum yang ada, berkaitan dengan aset daerah kami undang bapak/ibu/saudara/i kesini untuk menyampaikan kelu kesanya dan upaya-upaya sebelum, agar ini menjadi bahan masukan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat. Jadi yang perlu dicatat bahwa, “kami tidak mau langsung berbicara masalah mengeksekusi atau menutup, atau mengusir bapak/ibu/saudara/i bukan itu, tapi kami coba menampung dulu dan kami coba untuk mencari payung hukumnya. dasarnya seperti apa biar hal ini tidak berlarut larut, “kata Kasi Pidsus Bapak Fuad.

Sementarai itu, mewakili warga perumahan 10 bapak, Yance Mambrasar menyampaikan terimakasih kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) karena apa yang mereka sampaikan diterima oleh JPN dan segera diteruskan ke Pemerintah Daerah.

“Khusus kami yang tinggal di Perumahan 10 ini, pada saat Kabupaten Raja Ampat dibentuk dan kita masuk rumah itu, ada sebagian sudah selesai dibangun ada yang belum. Kita sudah menempati sampai dengan hari ini, “ungkap bapak, Yance Mambrasar.

Kami minta kepada Pemerintah Daerah bijaksana melihat persoalan ini, “mengapa kami di perumahan 10 saja yang disuruh keluar, padahal ada 3 kompleks besar, satu yang disebut perumahan 10, padahal itu bukan perumahan 10, ada 12 rumah disitu kemudian kita bangun 7 rumah lagi jadi jumlahnya 19 semua. Kemudian ada perumahan 100 dan perumahan 200, kompleks besar ini kan sudah ada yang pensiun, mereka keluar tapi jual rumah itu lagi. Inikan menyalahi aturan, masa jual rumah dinas.

“Kita minta ada kebijakan dari Pemda Raja Ampat melihat ini dengan hati nurani yang baik, kami sebagai pelopor di Kabupaten Raja Ampat agar ada pemberian jasa terimakasih atau penghargaan, masa kami diusir begitu, untuk status tahah yang kita tempati sekarang (perumahan 10) statusnya tanah adat. Jadi ada yang kompling bilang itu tanah Pemda, harus berhadapan dengan saya, “tegas bapak Yance Mambrasar. (adminsorong)