Penandatanganan perjanjian Kerjasama dalam bidang Hukum Kab Sorong

Bagikan ke Media Sosial

Selasa (26/06/2018) pukul 10.35 Wit bertempat di ruang Pola pemda Kabupaten Sorong, Kapolres Sorong Akbp Dewa Made Sidan Sutrahna, S. Ik menghadiri kegiatan Penandatanganan perjanjian Kerjasama dalam bidang Hukum dan penanganan Laporan / pengaduan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sorong.

Hadir dalam kegiatan tersebut DR. Jhony Kamuru, SH., M. Si (Bupati Kabupaten Sorong), AKBP Dewa Made Sidan Sutrahna, S. Ik (Kapolres Sorong), Ir. Moh. Said noer M. Si (Sekda Kabupaten Sorong), Akhmad Mukdhor, SH. MH (Kejari Sorong), Samori (kepala Pelayanan terpadu Kabupsten Sorong), Klas Osok (Asisten 3 Pemda Kabupaten Sorong) dan para Pimpinan OPD Pemda kabupaten Sorong

Adapun rangkaian kegiatan tersebut yaitu Do’a, Penandatanganan perjanjian kerja sama dalam bidang hukum dan penanganan laporan pengaduan masayarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dikabupaten sorong dan penyerahan nota kesepahaman

Di dalam sambutan kajari Sorong menyampaikan bahwa kewenangan di bidang penyidikan telah melaksanakan tugas tentang Korupsi yang di mana ada sekitar 2.000 (dua ribu) kasus yang di serahkan di pengadilan, selain itu juga mengadakan pencegahan dalam proses pembangunan, dalam bidang penanganan proses dari pengaduan masyarakan yang mana perlu adanya komunikasi dan sinergritas antara pihak pemda ( bagian inspektorat, kejaksaan dan pihak kepolisian) terkait penyalah gunaan wewenang

Penandatangan perjanjian kerja sama dalam bidang hukum dan penanganan laporan pengaduan masayarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dikabupaten sorong merupakan wujud tindak lanjut dari penandatangan kerja sama antara kejaksaan agung , Kapolri, dan pemerintah terkait bantuan hukum.

Adapun tujuan dilaksanakannya penandatangan dimaksud adalah sebagai wujud bantuan hukum yang diberikan oleh Kajari kepada pihak pemerintah daerah Kab.sorong dalam rangka mengantispasi adanya gugatan dari pihak swasta atau perseorangan terkait masalah perdata dan tata usaha negara. Serta pihak Kajari akan membantu pihak pemda terkait masalah pendapat hukum terkait masalah yang dihadapi

Dan Apabila pihak pemda meminta bantuan terkait masalah pengawalan pengaman pembangunan yang bersifata strategis maka pihak pemda wajib mengirimkan surat guna meminta pengawalan bantuan hukum terkait masalah dimaksud.

Sambutan Kapolres Sorong Akbp Dewa Made Sidan Sutrahna, S. Ik pada intinya menyampaikan bahwa sesuai dengan Undang- undang No.2 tahun 2002 tentang tugas pokok kepolisian melindungi, melayani serta pemeliahaan Kamtibmas, kami dari pihak kepolsian merupakan Polres percontohan di Wilayah Papua Barat dan kami dari Pihak Polres Sorong berharap adanya dukungan dari pihak pemerintahan daerah, dari semua kasus kami tidak mungkin semua masuk ke pengadilan di karenakan ada laporan Polisi yang masuk ke kami tapi kami bisa selesaikan secara keluarga dan tersangka masuk ke kejaksaan, bahwa bapak ibu juga harus tau bahwa polres kita adalah polres percontohan untuk nomor 1 di Papua Barat, perlu bapak ibu tau bahwa bapak ibu semua pada tidur tetapi kita anggota Kepolisian tidak tidur dan melaksanakan Patroli pada setiap subuh, kemudian Kaplres Sorong menyampaikan bahwa dengan adanya penandatanganan MOU ini kita bekerjasama dengan kejaksaan dan bapak ibu ini bisa sangat bermanfaat bagi kami semua.

Sambutan Bupati Sorong menyampaikan bahwa pada tahun 2017 kas negara takut untuk mengeluarkan dana untuk melaksanakan kegiatan yang tidsk penting, jadi di harapkan Dengan adanya MOU ini kita kordinasi dengan pihak kepolisian dan kejari sangatlah bagus, Polri secara UUD telah melaksanakan peyeledikan terhadap kasus2 yang ada di Kabupaten Sorong ini, kemudian Bupati menyampaikan ucapan terima kasih kepada kejari dan Kapolres bahwa kegiatan ini sangatlah bagus untuk kita melaksanakan kedepanya.