KEJARI SORONG TAHAN 4 TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEGIATAN PENATAAN TAMAN PELABUHAN WAISAI PADA DINAS PERHUBUNGAN KAB. RAJA AMPAT TAHUN ANGGARAN 2011

Bagikan ke Media Sosial

Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus, Noviar Rizaly, SH menerima pelimpahan perkara korupsi dari Penyidik Kepolisian Raja Ampat, Papua Barat (7/2/2022) ———

Pada Hari Senin, 07 Februari 2022, Sekira Pukul 16.00 WIT.

Kepala Kejaksaan Negeri Sorong bapak, Erwin Priyadi Hamonangan Saragih, SH.,MH melalui Tim Jaksa Penuntut Umum Kepala Seksi Intelijen bapak, I Putu Sastra Adi Wicaksana, SH didampingi bapak, Noviar Rizaly, SH telah menerima pengiriman tersangka dan barang bukti dari Polres Raja Ampat dalam perkara  Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Penataan Taman Pelabuhan Waisai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2011dengan para tersangka sebagai berikut :

  1. SB(laki-laki) selaku Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat;
  2. CMP (laki-laki) PPTK;
  3. AW (laki-laki) selaku Ketua Panitia Lelang ;
  4. ARH (laki-laki) selaku pihak penyedia.

Bahwa Pada tanggal 25 Maret 2011, Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat melakukan kontrak kerja dengan PT. Arnas Sejahtera untuk mengerjakan kegiatan Penataan Taman Pelabuhan Waisai di Pelabuhan Waisal Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat yang bersumber dan Dana APBD Kab. Raja Ampat dengan nilai anggaran sejumlah Rp. 1.837.450.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Penunjukan Saksi ARH, sebagai Direktur PT. Arnas Sejahtera selaku Penyedia Jasa yang melaksanakan pekerjaan kegiatan Penataan Taman Pelabuhan Waisai tersebut tidak dilakukan melalui prosedur lelang, yang mana Saksi AW selaku Ketua Panitia Lelang, membernarkan hal tersebut dikarenakan Tersangka SB selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab. Raja Ampat pada saat itu melakukan penunjukan langsung kepada Saksı ARH. selaku Direktur PT. Armas Sejahtera untuk melaksanakan kegiatan tersebut, sesuai 050.1/83/SPPJ-PTPW/11/2011, sesual dengan Surat Nomor agal 24 Maret 2011 yang ditujukan kepada tanggal perihal Penunjukan Penyedia Direktur PT. Arnas Sejahtera Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Penataan Taman Pelabuhan Walsal yang ditanda tangani oleh Tersangka SB selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab. Raja Ampat Kemudian Tersangka SB Selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat Saksi ARH selaku Direktur PT. Arnas Sejahtera) dan Saksi CMP selaku PPTK kegiatan Penataan Taman Pelabuhan Waisai yang masing-masing menandatangani Benta Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 550/588/PHB/2011 tanggal 27 Juni 2011 atas Pekerjaan Penataan Taman Pelabuhan Waisai dengan prestasi sebesar 100% yang bertentangan dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 4 Agustus 2011 masing masing ditandatangani oleh Tersangka SB selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab. Raja Ampat, Saksi ARH selaku Direktur PT. Arnas Sejahtera dan Saksi CMP selaku PPTK adalah merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan,

Bahwa sesuai dengan bukti SPM (Surat Perintah Membayar) yang terlampir dalam barang bukti, realisasi keuangan sejumlah Rp. 1.837 450.000,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau 100 %, dengan nilai pembayaran setelah dikurangi PPN adalah sejumlah Rp. 1670.409,091,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah).

Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Ahli tanggal 30 Agustus 2015, atas kegiatan Penataan Taman Pelabuhan Waisai Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2011 kesimpulannya adalah pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum sesuai dengan Kontrak Nomor 050.1/84/KONT-PTPW/I/2011, nilai pekerjaan yang sudah dilaksanakan tersebut adalah sebesar Rp. 759.116.603,33 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus enam belas ribu enam ratus tiga rupiah tiga puluh tiga sen).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Ahli oleh BPKP sesuai laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Penataan Taman Pelabuhan Waisai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2011, terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 911.292.487,67 (sembilan ratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah enam puluh tujuh sen).

Bahwa selanjutnya berdasarkan surat perintah penahan (tingkat penuntutan) kepala kejaksaan negeri sorong para tersangka dilakukan penahanan rutan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 07 Februari 2022 s/d 26 Februari 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Sorong. (adminsorong)