Kejaksaan Negeri Sorong Terima Pelimpahan OTT Pegawai BPN Kota Sorong

Bagikan ke Media Sosial

SORONG,– Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap tersangka Niken dan Salomo Panggabean selaku pe

Tersangka kasus OTT BPN Kota Sorong, Salomo Panggabean kenakan rompi merah muda usai menjalani pemeriksaan di Kejari Sorong.

gawai di Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Sorong.dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sorong, Rabu (20/03), setelah berkas pemeriksaan dinyatakan memenuhi syarat atau P21.

Niken dan Salomo Panggabean tiba di Kejari sekitar pukul 10.00 WIT dengan dikawal oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Sorong Kota.

“Sebenarnya ada 3 tersangka dalam kasus ini, namun seiring berjalannya kasus, salah satu tersangka yang merupakan kepala BPN Kota Sorong meninggal dunia, jadi hari ini hanya dua tersangka yang dilimpahkan yakni Niken dan Salomo panggabean,”ujar Kasi Pidsus Kejari Sorong, Indra Thimoty, S.H.,M.H.

Indra menjelaskan, Dalam kasus tersebut, Niken yang pada saat itu masih berstatus pegawai baru di BPN Kota Sorong berperan menerima pungutan dana taktis. Dimana setelah dana taktis itu terkumpul, tiap bulannya diserahkan kepada Salomo kemudian dibagikan ke pegawai BPN lainnya. Adapun barang bukti yang diamankan berupa uang tunai senilai Rp. 161 Juta dari rekening kedua tersangka.

“Kami hanya melakukan penahanan kepada tersangka Salomo, sedangkan untuk Niken karena alasan kemanusiaan kami tidak melakukan penahanan. Karena sebagaimana yang diketahui tersangka Niken kondisinya lagi mengandung 4 bulan dan pertimbangan lainnya dia masih mempunya anak berusia 3 tahun,”Terang Indra.

Lebih lanjut dikatakan Indra, kemungkinan kami akan melimpahkan perkara tersebut minggu depan, sembari menyempurnakan berkas administrasi guna pelimpahannya nanti di Pengadilan.

Sebelumnya, Kedua tersangka tersebut terjaring OTT oleh Tim Saber Pungli pada 03 April 2018 lalu. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku adalah setiap PPAT melakukan permohonan di kantor BPN, diwajibkan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan membayar dana taktis. Dengan rincian untuk pengecekan sertifikat sebesar Rp. 50.000 per sertifikat, pengalihan dan hak tanggungan sebesar Rp. 250.000 per berkas, Roya Rp.150.000 per berkas , dan penyerahan sertifikat dari PPAT sebesar Rp.100.000 per sertifikat

Selain pungutan dana taktis, juga ada ada dana Fee yang diberikan oleh PPAT yang merupakan Fee atas pengurusan hak tanggungan . Dimana pengurusan tersebut dikenakan pungutan 0,04 persen dari nilai tanggungan yang merupakan jatah jepala BPN kota Sorong dari PPAT .

Dua oknum pegawai BPN kota sorong tersebut dijerat dengan pasal 12 huruf e UU RI No. 20 tahun 2001, tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999, tentang tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun.(**

)