JAKSA PADA KEJARI SORONG TERIMA PEMBAYARAN DENDA, UANG PENGGANTI DAN BIAYA PERKARA DARI TERPIDANA TIPIKOR KEGIATAN PEKERJAAN K-14 PENGADAAN AIR BERSIH KANTOR KKP (DESTINASI AIR LAUT) KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2013

Bagikan ke Media Sosial

Pembayaran uang pengganti dan denda oleh terpidana korupsi.

Selasa, (12/10/2021), Sekira Pukul 11.00 WIT, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong bapak, Erwin Priyadi Hamonangan Saragih, SH.,MH didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus bapak, Khusnul Fuad, SH menerima Pembayaran Denda, Uang Pengganti dan Biaya Perkara dengan jumlah total senilai Rp. 863,370,000,- (delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) atas nama Terpidana MARTHEN LUTHER LOUPATTY, SE. Bin (ALM) SADRAK LOUPATTY (Direktur PT. Delta Metamani). Pembayaran Denda, Uang Pengganti dan Biaya Perkara tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 27/PID.SUS-TPK/2018/PT.JAP tanggal 28 Juni 2018 dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pekerjaan K-14 Pengadaan Air Bersih Kantor KKP (Destinasi Air Laut) Tahun 2013, yang menghukum Terpidana selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dan Menghukum Terpidana membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 663.360.000,00,- (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) serta Membebankan Biaya Perkara kepada Terpidana sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa terpidana MARTHEN LUTHER LOUPATTY, SE. Bin (ALM) SADRAK LOUPATTY (Direktur PT. Delta Metamani) terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Kajari Sorong mengatakan, Perlu diketahui, Bahwa Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi terus di lakukan jajaran Bidang Pidana Khusus Kejari Sorong, Tidak semata-mata melakukan Penindakan untuk tujuan memberikan efek jera melainkan mengutamakan Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Negara serta Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bentuk Kemanfaatan Praktis Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sorong. (adminsorong)