3.835 CPNS KEJAKSAAN RI, KEPALA BADIKLAT : PARA KAJATI AKAN DIBERI HAK SEKALIGUS KEWAJIBAN TANGGUNG JAWAB, UNTUK MENYELENGGARAKAN DIKLAT DI DAERAH.

Bagikan ke Media Sosial

Kepala Badan Diklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Bapak, Tony Tribagus Spontana, SH.,M.Hum mengatakan, jika memakai metode classical konfensional mereka dikumpulkan di Badiklat seperti tahun-tahun sebelumnya itu menurut assesment dari Kapus DBF tidak akan selesai dalam setahun (tiga ratus enam puluh lima hari) itu kurang untuk melaksanakan diklat 3.835 CPNS KEJAKSAAN RI.

Oleh karena itu metode virtual akan menjadi solusi untuk mengatasi kendala ini, Kabadiklat Tony Tribagus Spontana menambahkan, menurut Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAMBIN) bapak Dr. Bambang Sugeng Rukmon dan Biro Kepegawaian, SK pengangkatan CPNS sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia pada tanggal 25 Januari 2021, silahkan para Kajati mengkonfirmasi apakah sudah menerima SK kolektif CPNS yang ditempatkan di wilayah Kejaksaan Tinggi masing-masing.

“Saya mengharapkan para Kajati atau ASBIN, memastikan bahwa SK kolektif itu sudah diterima dan mencermati jumlah dan nama-nama CPNS yang bersangkutan, sedangkan kepada masig-masing CPNS pengangkatan sudah dikirim melalui email, “tambah Kabadiklat.

Kita asumsikan pada hari ini semua sudah menerima SK CPNSnya oleh karena itu mereka berhak mengikuti diklat TAK (teknis administrasi Kejaksaan). diklat TAK akan berlangsung selama 10 (sepuluh) hari kerja dan akan dilaksanakan disetiap Kejaksaan Tinggi masing-masing.
“Sebagaimana pelaksanaan diklat pembentukan jaksa tahun lalu, badiklat telah menyusun pedoman pelaksanaan diklat tahun baru 2021, termasuk diklat TAK secara virtual yang segera didistribusikan kepada para Kajati untuk menjadi pedoman penyelenggaraan diklat di wilayah masing-masing, “ujarnya, Kamis, 4 Februari 2021 melalui sarana video conference.

“Para Kajati akan diberi hak sekaligus kewajiban tanggung jawab, untuk menyelenggarakan diklat didaerah sedangkan, segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat penyelenggaraan diklat, menjadi atau dibebankan pada anggaran badiklat, “kata Kabadiklat bapak, Tony Tribagus Spontana.
Acara persiapan pelaksanaan diklat TAK dan LATSAR tersebut diikuti Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Bapak Muttaqin Harahap, SH.,MH, Kaur Perlengkapan Bapak Tris Bisay, Kaur Daskrimti Ibu, Dorsila Patrecia Sayori, SH dan Bendahara Bapak, Idris Darwin Tampubolon. (adminsorong)